07
Tue, Apr

MUI Mengutuk Aksi Kekerasan Terhadap Umat Islam Di India

Kondisi lokasi usai kericuhan pada aksi demonstrasi di New Delhi, India, (26/2) Foto: REUTERS / Adnan Abidi

Hot Issue
Typography
TIBYAN.ID - Aksi kekerasan kepada sejumlah muslim terjadi di New Delhi India. Akibat peristiwa itu, 27 orang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka.
Merespons hal tersebut, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam keterangannya mengutuk aksi tersebut. MUI menilai hal terebut cermin intoleransi yang nyata.
MUI mendesak parlemen India membatalkan Undang-Undang diskriminatif terhadap umat Islam di India. Mereka juga meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap atas apa yang terjadi di India.
Dewan Pertimbangan MUI juga berharap baik umat Islam maupun Hindu di Indonesia tidak terpengaruh dan terhasut pada kerusuhan India tersebut.
 
Berikut pernyataan lengkap Dewan Pertimbangan MUI:
 
Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
Sehubungan dengan tindak kekerasan terhadap umat Islam di India yang mengakibatkan puluhan nyawa orang-orang tak bersalah hilang dan masjid hancur atau rusak berat, Dewan Pertimbangan MUI menyatakan:
 
  • Mengutuk keras tindakan biadab tersebut yang merefleksikan ekstremitas dan intoleransi nyata, serta pelanggaran HAM berat.
  • Mendesak Pemerintah India untuk mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap para pelaku, dan melindungi umat Islam India dari kekejaman.
  • Mendesak Pemerintah dan Parlemen India untuk membatalkan Undang-Undang diskriminatif terhadap umat Islam di India.
  • Meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk memberi respons positif sesuai amanat Konstitusi ikut melaksanakan ketertiban dunia, menyuarakan jerit hati umat Islam Indonesia atas kekejaman yang menimpa saudara Muslim di India, dan melakukan langkah-langkah tegas sesuai hukum internasional melalui PBB.
  • Mengimbau umat Islam dan umat Hindu di Indonesia untuk dapat menahan diri dan tidak terhasut oleh peristiwa tersebut dengan mengembangkan sikap toleransi untuk kerukunan bangsa.
 
Semoga Allah SWT melindungi dan menyelamatkan umat Islam di India.
 
Prof. Dr. Din Syamsuddin
 
Ketua
 
Prof. Dr. Noor Ahmad
 
Sekretaris
Konflik antaragama di India dipicu adanya Undang-Undang Kewarganegaraan India yang hanya memberi status kewarganegaraan bagi imigran. Khususnya, bagi mereka yang menerima persekusi di negaranya, dengan syarat beragama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya, selain muslim.
Regulasi ini disahkan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusungnya, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Islam.
 
 
Sumber : Kumparan