15
Wed, Jul

Catatan Dari Penolakan HIP: Tuhan dan Sanggar Tari

*Ilustrasi

Hot Issue
Typography
Oleh : Amin Idris
 
TIBYAN.ID - Tadi siang, Rabu 24 Juni, aksi demo menolak RUU HIP di gedung rakyat membuahkan hasil lumayan. Kata Yusuf Martak, mereka diterima Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN Prof. Zainuddin Maliki, M.Si mendampingi Pimpinan DPR RI (Sufmi Dasco Ahmad, Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel)
 
Azis Syamsuddin salah satu anggota dewan yang menerima mereka berjanji akan menghentikan pembahasan. Artinya bukan menunda.
 
Tapi RUU tersebut saat ini ada di pihak istana. Jadi, kalau istana menyerahkan ke DPR untuk dibahas, maka DPR akan bersidang. Sidangnya akan memutuskan, pembahasan RUU itu untuk dihentikan. Begitu prosedurnya. Begitu aturan konstitusi.  
 
Jadi, bola panas ada di pihak istana saat ini. Para pejuang mengawal Pancasila pun berjanji akan memonitor ini.
 
Secara seksama saya mengikuti pemberitaan seputar RUU HIP ini. RUU ini adalah inisiatif DPR. Kalau begitu sebetulnya awal lahirnya RUU ini ada di DPR. Semua fraksi terlibat dalam pembahasan.
 
Pada persidangan yang masih embrio, Fraksi demokrat mundur. Tidak ada substansinya sama sekali membahas Pancasila lagi. Sudah final. Sudah menjadi harga mati sebagai landasan konstitusi. 
 
Mengapa harus memperkuat yang sudah kuat? Apalagi kalau nyata mendistorsi dengan kepentingan ideologi lain atau minimal jadi memperlemah? Dalam hal ini fraksinya SBY okeh punya. Tapi saat itu suasana masih senyap.
 
Jreng, baru ketika memasuki pembahasan lanjutan, PAN, PKS menolak dengan catatan. Setelah santer di publik, baru rekasi mucul dari mana mana. Rakyat pun merasa tidak merasa terwakili lagi di Senayan. Kecewa dengan para wakilnya.
 
Muhammadiyah membentuk tim ahli dan mendesak hentikan pembahasan RUU HIP. Begitu juga NU. Apalagi MUI, selain meminta penghentian, MUI akan menunjuk panglima aksi jika Senayan tetap abai terhadap aspirasi masyarakat.
 
Kini, tuntutan semakin jauh. Beberapa tokoh menilai RUU HIP ini adalah makar konstitusi. Nah, karenanya harus dibentuk Tim Gabungan Pencari Fakta. Siapa penggagas dan pengusung yang paling ngotot terhadap HIP. PDIP dan Megawati dibidik kedalam sorotan ini.
 
Alhasil, perlawanan seputar RUU HIP ini akan terus nggelinding. Mereka yang semula teriak-teriak sebagai Pengawal Pancasila justeru jadi penistanya, mereka yang mendengungkan NKRI harga mati, justeru dianggap jadi makar konstitusi.
 
Mari kita sederhanakan kasusnya. RUU HIP ini oleh pengusungnya diniatkan untuk memperkuat pancasila. Namun, posisinya ditarik mundur pada peristiwa sejarah 1 Juni dimana saat itu Bung Karno berpidato tentang konstitusi Indonesia di dalam sidang BPUPKI.
 
Bukan hanya Bung Karno yang Pidato. Beberapa tokoh lain juga berpidato saat itu. Ya namanya juga sebuah musyawarah. Pidato pidato itu kemudian digodok dalam sebuah tim, yakni Tim Sembilan.
 
Memang harus diakui, pidato Bung Karno itulah yang disebut sebagai “lahirnya pancasila” oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
 
Tapi setelah pidato Bung Karno, proses masih terus berjalan. Sidang sidang di dalam tim sembilan melahirkan konsensus baru pada Pada 22 Juni, yakni Piagam Jakarta yang akan dijadikan mukaddimah UUD. Piagam inilah yang menjembatani tarik tarik kepentingan antara kaum nasionalis dan agamis. 
 
Rupanya proses terus bergulir. Setelah kesepakatan itu, muncul ancaman dari Indonesia Timur yang “isunya” akan pisah dari NKRI jika piagam jakarta digunakan. Lagi lagi, lobi dilakukan. Bung Kartno menemui Hatta untuk rempugan lagi terhadap ancaman Indonesia Timur itu. Usulannya agar tujuh kata dalam piagam Jakarta itu dihapus.
 
Tujuh kata yang dimaksud adalah “ … kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluk-pemeluknya.”
 
Semula, wakil golongan Islam, di antaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. 
 
Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan itu diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI.
 
Inilah proses yang melahirkan konsensus. Ada gagasan, kemudian ada pematangan, ada kompromi kompromi dari banyak kepentingan. Ini sebuah musyawarah para pemimpin bangsa yang menggunakan hati dan akal sehat.
 
Bagi umat Islam yang mayoritas saat itu penghapusan tujuh kata dalam mukaddimah undang-undang dasar ini adalah sebuah pengorbanan yang tidak kecil demi utuhnya Indonesia. Meskipun sesungguhnya tujuh kata itu adalah kalimat mengikat bagi internal umat Islam.
 
Setelah itu, proses adaptasi ideologis terus berkembang. Pancasila dan Islam semakin bisa beradaptasi. Pancasila bukan agama. Dan Islam bukan landasan dalam bernegara. Indonesia bukan negara agama, tapi bukan juga sekuler. Berbagai kajian terus makin mendewasakan umat Islam. Kini semua sepakat, Pancasila harga mati. Pancasila tidak berbenturan dengan Islam.
 
Eeeeh tau tau muncul usulan RUU HIP. Mencoba menjadikan pancasila hanya dari sumber pidato Bung Karno. Menapikan semua proses panjang yang telah menumpahkan banyak darah dan air mata.
 
Eeeeh tau tau muncul gagasan Pancasila menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila, lalu menjadi Gotong-royong berdasarkan Ketuhanan yang Berkebudayaan. Makanya, teriakan demo tadi pagi begitu lantang, usut penggagas utama RUU HIP ini. Karena telah nyata nyata ingin mendegradasi Pancasila dan melecehkan tauhid dengan sebutan Ketuhanan yang Berkebudayaan. 
 
“Emang Tuhan ente mo suru ngurusin sanggar tari …” begitu kata babeh haikal. 
 
 
* Tulisan aslinya dengan judul TUHAN DAN SANGGAR TARI sudah dipublikasikan di fb akun abu bagus.