15
Wed, Jul

RUU HIP Dan Anggapan Pembangkangan Konstitusi

*Ilustrasi

Wawasan
Typography

Oleh : Amin Idris

TIBYAN.ID - Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) membuat marah umat Islam. Dan juga tokoh nasionalis dan cendikiawan yang setia pada Pancasila ikut meradang dan menganggap RUU ini berpotensi merendahkan status Pancasila serta memberi peluang Komunisme untuk hidup lagi di tanah air.

Dua organisasi besar umat muslim di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU bahkan MUI senada meminta DPR RI untuk menghentikan pembicaraan dan pembahasan RUU ini. Melalui pernyataan sikap PBNU yang ditandatangani Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA. (Ketua Umum) dan DR. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini (Sekretaris Jenderal) dikatakan tidak ada urgensinya undang undang HIP ini.

Pancasila dalam pandangan PBNU sudah menjadi kesepakatan final. Ia tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit. Penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945 sudah cukup jelas, kuat dan mengikat.

Karena itu, diajukannya RUU HIP sama artinya mengungkit kembali konsensus. Ini dapat membangun kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis.

Karena itu PB NU mengingatkan agar proses legislasi RUU HIP dihentikan saja dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk berusaha keras bisa keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional.

Sebelum pernyataan PBNU, Persyarikatan Muhammadiyah justeru lebih awal memberi tanggapan. Dengan sangat tegas, PP Muhammadiyah meminta agar pembahasan legislasi dihentikan. Tidak hanya itu, PP Muhammadiyah pun membentuk tim ahli yang kemudian memberi kontribusi pemikiran ke Panja DPR.

Dalam pernyataan PP Muhammadiyah yang ditandatangani Prof Dr Chaidar Nasir dan sekretarisnya mengingatkan para penguasa agar tidak menafsirkan pancasila secara monolitik berdasarkan kepentingan kekuasaannya saja.

Sementara MUI dalam suratnya yang beredar, menyatakan umat Islam wajib menolak RUU HIP. Sudah dikaji, dianalisa dan diteliti secara intensif oleh MUI. "menyetujui RUU HIP menjadi undang undang sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa," kata Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2020.

Tiga kompunen umat Islam, NU, Muhammadiyah dan MUI sudah berbicara. Maka hampir di semua daerah pernyataan sejenis menggema; tolak legislasi RUU HIP. Karena membahasanya sama dengan menyulut konflik. Bola pun ada di Senayan.

Dengan penolakkan yang massif di kalangan akar rumput, banyak pihak bertanya, ini usulan siapa. Megawati, ketua BPIP menyatakan partainya difitnah, disangkanya PDIP yang punya gawa usulan ini.

Mahfud MD Menkopolhukam dan Fadli Zon politikus Gerindra di DPR saling menyalahkan di akun twiter masing masing. Menurut Mahfud, RUU ini pengutan terhadap Pancasila.

Kultwit ini direspons Fadli Zon dengan menyindir Mahfud. Saat kondisi negara seperti ini masih sempat bicara RUU HIP. Sindiran itu ditullis dan dikutip sejumlah media online yang kemudian di-posting Fadli di akun Twitter-nya. 

Mahfud pun tak tinggal diam. Ia menyampaikan, sebagai Anggota DPR mestinya Fadli paham. Sebab, yang mengusulkan RUU HIP itu adalah DPR termasuk Gerindra, bukan pemerintah.

"Kalau Anda keberatan hari gini msh bcr haluan ideologi, seharusnya Anda yang ada di DPR menolak RUU itu disahkan utk dijadikan usul inisiatif DPR. Selamat idul fitri ya," tulis Mahfud di akun Twitternya, @mohmahfudmd yang dikutip pada Senin, 1 Juni 2020.

"Bukan soal usulan dr mana, pasti bukan dr sy atau Gerindra. Itu proses politik lembaga. Tp usulan dr manapun kalau tak ada surat Presiden tak akan jalan. Dua belah pihak. Perdebatannya soal knp TAP MPRS XXV/66 tak dijadikan konsideran. Itu yg buat sebagian masy resah,” demikian kata Fadli.

Tapi, perdebatan Mahfud dan Fadli ini banyak menuai cibiran. Karena sesungguhnya, lahirnya RUU ini sudah melewati rapat rapat panjang di DPR. RUU HIP masuk dalam 50 RUU Program Legislasi Nasional atau Prolegnas yang jadi prioritas di tahun 2020. RUU tersebut usulan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang sudah dibahas dalam panitia kerja atau panja. 

Prosesnya RUU ini selesai dibahas di tingkat Panja Baleg. Status RUU ini menjadi inisiatif DPR. Mencuatnya RUU HIP ini sempat diprotes sejumlah fraksi di DPR seperti PKS dan PAN. Artinya, selain PKS dan PAN yang sempat protes, semua fraksi di DPR sudah memuluskannya dalam proses pembahasan. Masih percaya DPR ?

Alhasil, RUU ini lahir dari kecemburuan dan ketakukan banyak elit di negeri ini terhadap Islam. Sebaliknya kedunguan mereka justeru dimanfaatkan untuk memberi celah lahirnya ideologi komunis.

Padahal bangsa Indonesia sudah memiliki komitmen kuat bahwa Indonesia bukan negara Islam. Dan pancasila juga bukan ideologi yang menggantikan posisi Islam.

Padahal, kalau syariat Islam diterapkan, bukan hanya kesatuan dan persatuan Indonesia yang kuat, tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, serta hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyaratan atau perwakilan juga diterapkan.