25
Fri, Sep

Kebangkitan Neo-Komunisme Ancaman Yang Diwaspadai

Penolakan G30S/PKI. (Foto: Ist)

Wawasan
Typography

TIBYAN.ID - Biasanya, setiap memasuki bulan September, polemik tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) selalu merebak. Isunya, seputar bangkitnya kembali PKI yang secara konstitusional telah dilarang.

Berbagai pendapat pun bergulir antara pro dan kontra mengenai istilah neo-komunisme, paham yang telah menyusup kesemua sendi-sendi bernegara mulai dari parlemen, istana maupun di institusi hukum. Sebagai gerakan “bawah tanah” tentunya.

Tapi, banyak juga yang tidak percaya terhadap pandangan ini. Misalnya peneliti LIPI Dr Asvi Warman Adam secara konsisten berulang-ulang menyebut bangkitnya PKI atau ancaman neo-komunisme hanya omong kosong belaka.

Harus Tetap Diwaspadai

Tentang komunisme, saya mencoba membuka obrolan WA dengan H Abdul Muin Hafidz, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN. Menurutnya Neo-komunisme adalah bentuk baru dari gerakan komunisme.

Muin menjelaskan, neo berarti baru, sedangkan komunisme merujuk pada suatu faham yg berprinsip menolak adanya bentuk kepemilikan pribadi/swasta dan menganggap semua milik bersama. Dalam praktiknya komunisme juga menolak adanya Tuhan atau disebut atheisme.

Saat ini neo-komunisme dengan segala bentuknya tentu harus kita waspadai terutama pengaruhnya bagi anak muda. Karena tanpa disadari neo komunisme sering ditampilkan dalam bentuk atau sesuatu yang seolah-olah mengedepankan demokrasi di kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi pola pikir mereka yang tidak/kurang memahami sejarah.

Oleh karena itu sangat penting menggambarkan sejarah dalam bentuk yang utuh dan sebenarnya agar tidak terjadi pemutarbalikan fakta dan meracuni pikiran masyarakat terutama generasi muda.

Dari Seminar di LBH Jakarta

Mengerasnya kecurigaan anak bangsa akan bangkitnya neo-komunisme antara lain setelah terjadinya seminar “Mengungkap Kebenaran Sejarah 1965/1966” yang ricuh kemudian dibubarkan.

Adalah Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Kostrad yang menyebut seminar ini sebagai bukti awal bangkitnya neo-komuinisme. Seminar di kantor LBH Jakarta yang digelar pada September 2015 ini kemudian berakhir ricuh hingga dini hari. Seminar ini dituduh membahas PKI.

Dalam suasana pro kontra itu kemudian Panglima TNI saat itu Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan pemutaran film G30S/PKI di kalangan TNI untuk apa yang ia katakan agar bangsa tidak melupakan sejarah kelam dan mencegah terulang kembali.

Dari perspektif keummatan sesungguhnya siapa yang paling dirugikan atas bangkitnya neo-komunisme ini? Menurut Muin, ya Bangsa Indonesia. Ya TNI dan tentunya umat Islam.

Mengenai upaya menghapus jejak sejarah Pemberontakan PKI yang dilakukan neo-komunis ini, dikatakan Muin, secara ideologi dan substansif, sampai kapan pun sejarah tetap ada dan tidak akan pernah hilang. Karena sejarah merupakan bagian terbentuknya sebuah peradaban, bangsa dan negara.

RUU HIP yang ingin mengubah pancasila menjadi trisila dan ekasila tentunya tidak akan begitu saja terjadi. Hal ini akan memicu perdebatan panjang

Karena larangan ajaran komunisme dan PKI sebagai partai terlarang telah di atur dalam TAP MPR nomor XXV tahun 1966.

Bertentangan Dengan Pancasila

Pengamat publik, DrAdi Suparto, SH.,MH.,M.Pd. Dengan tegas menyatakan Ideologi ini lahir dari dasar historis materialisme yang secara diametral bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara kita.

Sebagai generasi tua, Adi berpesan agar semua pihak harus terus meningkatkan kewaspadaan. Dua kali tragedi yang pernah dialami bangsa ini karena ulah PKI sebagai akibat dari kekurangwaspadaan kita terhadap ideologi dan gerakan komunis sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 yaitu Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, yang kemudian terulang kembali pengkhianatan PKI pada tahun 1965.

Karena itu, Adi berharap agar peristiwa ini bisa semakin menyadarkan masyarakat Indonesia, bahwa hingga kini ideologi komunisme terus berkembang, dengan gaya barunya (Neo Komunisme).

Secara konstitusional, faham komunis memang sudah dikubur dalam-dalam dari bumi NKRI ini. Dasarnya adalah TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bahwa bangsa Indonesia menolak adanya ajaran atau faham komunis yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, PKI menjadi organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme,dan masih berlaku hingga saat ini.

Karena itu, apapun bentuk kemunculannya, pasti akan mendapat penolakan dari seluruh elemen bangsa. (aminidris)